Dalam tiga tahun terakhir, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sukses mengungkap berbagai kasus tindak pidana korupsi.
Sebut saja pengungkapan kasus korupsi Tanah Kas Desa Bulusari yang telah merugikan keuangan negara sebesar 3,3 Milyar. Ada pula pengungkapan Kasus Korupsi Dana Bergulir Kementerian Koperasi Republik Indonesia yang dikelolah oleh Pusat Koperasi Industri Susu.
Dan yang masih bergulir hingga kini, yakni pengungkapan Kasus Korupsi Program Dana qqpalace login Bantuan Operasional Pendidikan Kementerian Agama Republik Indonesia yang merugikan keuangan negara hingga Rp 3,1 Milyar dengan nilai 25 Milyar.
Dari keberhasilan tersebut, sang Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Ramdhanu Dwiyantoro menuangkannya ke dalam sebuah buku berjudul «Ram Ram Membongkar Skandal Korupsi di Bumi Santri».
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada lima orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi yang masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buron. Masyarakat yang mengetahui keberadaan para tersangka diminta untuk melapor ke KPK.
Kasus Korupsi di Indonesia seolah menjadi lingkaran setan yang tak berujung dan tidak pernah hilang eksistensinya. Yang terbaru adalah adanya dugaan lanjutan kasus korupsi dana bansos Covid-19 yang disinyalir mencapai 100 triliun rupiah.
Novel Baswedan sebagai Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan nilai korupsi Bantuan Sosial atau Bansos terkait Covid-19 di Indonesia diduga menembus triliunan rupiah. Novel mengatakan kasus bansos Covid-19 di mana KPK melakukan operasi tangkap tangan hanya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kasus ini sudah masuk ke sidang.
Namun, Novel menduga kasus serupa juga terjadi di seluruh daerah Indonesia. “Ini kasus yang mesti diteliti lebih jauh. Kasus ini nilainya puluhan triliun. Bahkan saya rasa seratus triliun nilai proyeknya dan ini korupsi terbesar yang saya pernah perhatikan,” jelas Novel kepada CNN Indonesia.
Menurut Menko Mahfud, banyak peraturan yang tumpang tindih di Indonesia, sehingga perlu diatur dalam satu wadah aturan, yaitu Omnibus Law. “Omnibus law, satu wadah aturan yang mengatur banyak hal di dalam satu tempat,” kata Menko Mahfud.
Metode atau sistem Omnibus Law merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam penataan regulasi atau sinkronisasi perundang-undangan di Indonesia.
Kemudian upaya kedua adalah pembinaan SDM. Pembinaan SDM dilakukan agar masyarakat Indonesia mampu bekerja secara efisien dan efektif, serta mampu menguasai teknologi.